1.
Kasus Tukar Napi, Kajari Bojonegoro Ditarik ke
Jakarta http://bit.ly/eOWIVk
2.
Putusan MK Tak Bisa Diadili Pengadilan Lain http://bit.ly/h6wXfN
3.
Berlarut-Larutnya Penanganan Perkara Bukan
Alasan Praperadilan - http://bit.ly/cJztYr
4.
MA Kembali Wacanakan Pembatasan Perkara http://bit.ly/eHGS8A
5.
Problem Tenggang Waktu UU PTUN dalam
Penyelesaian Perkara Pilkada http://bit.ly/i433nw
| KOLOM Irvan Mawardi
6.
Apakah pengadilan memang tidak dapat digugat? http://bit.ly/fMmnAl
7.
Ahli: Pengertian saksi yg menguntungkan tidak
harus orang yg melihat, mendengar, dan mengalami tindak pidana http://bit.ly/hLhkLp
8.
MK: Permohonan Tersangka Hengky Baramuli Nebis
in Idem http://bit.ly/fmbOdA
9.
Hal-hal yang mengakibatkan seorang anak dapat
dipidana http://bit.ly/ecKfQf
10.
Hukum bagi anak di bawah umur http://bit.ly/hetpT5
11.
Kabareskrim Keluhkan Disharmoni Hukum Acara http://bit.ly/dJOCAN
12.
Selama ini Kompolnas lebih dianggap sebagai
‘macan ompong’ http://bit.ly/gL9cDF
13.
Pengadilan Niaga berwenang tangani perkara
kepailitan, HKI, dan sengketa likuidasi bank http://bit.ly/eGvaw1
14.
Saksi ditegur hakim karena keterangannya
bertentangan dengan saksi lain http://bit.ly/ieMtBS
15.
Cara mengeksekusi putusan pengadilan asing di
Indonesia http://bit.ly/fcTM1L
16.
Dasar hukum faksimili sebagai alat bukti http://bit.ly/gTsUjW
17.
Prosedur mengurus pengganti sertifikat tanah
yang hilang/rusak http://bit.ly/h4bksv
18.
Saksi pelapor sekaligus pelaku bisa dibebaskan http://bit.ly/hyYWJh
19.
Bukti elektronik semakin diakui http://bit.ly/i3ISLd
20.
Batas Usia Anak Dapat Dipidana Naik http://bit.ly/dYstc8
21.
Syarat dan Prosedur Pengajuan Pembebasan
Bersyarat http://bit.ly/eIVfxr
22.
MK Tolak Uji Materi yang Diajukan WNA http://bit.ly/htLQja
23.
Gelar perkara adalah bagian dari sistem
peradilan http://bit.ly/fuN0OE
24.
KPAI desak Menkumham tolak pemenjaraan anak di
bawah 12 tahun http://bit.ly/gIItu6
25.
Syarat dan Tata Cara Pengajuan Judicial Review
ke MA dan MK http://bit.ly/gUX86t
26.
Menentukan Tergugat & Turut Tergugat http://bit.ly/eZqIlU
27.
Uji materi aturan pergantian antar waktu Nebis
In Idem http://bit.ly/h66iqt
28.
Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum
yang sah http://bit.ly/fHrDMp
29.
Hierarki Peraturan Perundang-undangan di
Indonesia http://bit.ly/g8namm
30.
Anak memang seharusnya tidak dipenjara http://bit.ly/eqypl7
31.
Oh ini arti istilah "tanggung gugat" http://bit.ly/gLhx8o
32.
MK tegaskan PK hanya sekali http://bit.ly/fnOwEH
33.
Bacaan lebih lanjut: Praperadilan http://bit.ly/fF3dwl
34.
Bacaan lebih lanjut: Praperadilan (2) http://bit.ly/euDg6v
35.
Bacaan lebih lanjut: Praperadilan (3) http://bit.ly/eRSSl0
36.
Jika Tergugat Tak Diketahui "Rimbanya"
http://bit.ly/g2XhfE | Seri
Acara Perdata
37.
Periksa dulu keabsahan surat panggilan polisi http://bit.ly/fufiid | Seri
Acara Pidana
38.
Apa dan siapa tim-tim pemeriksa perkara di
Mahkamah Agung http://bit.ly/lvGMHf
39.
Penyidikan Tidak Sah, Surat Dakwaan Batal Demi
Hukum http://bit.ly/iVYiTa.
40.
Belum dewasa dlm pidana adlh usia 8 tahun sampai
usia 18 tahun yang belum pernah kawin.
41.
Sanksi untuk Jaksa yang Tak Mengajukan Banding http://bit.ly/li0YfA.
42.
Putusan kasasi kasus Trisakti gagal dieksekusi http://bit.ly/ki8DDd.
43.
MA masih alergi kewenangan KY diperkuat http://bit.ly/jDCDd2.
44.
Kewenangan Komisi Kejaksaan diperkuat http://bit.ly/iiIiso.
45.
Ini dasar hukum kejaksaan berwenang menyita
sertifikat asli tanah http://bit.ly/jtzVCx.
46.
Ini cara-cara menuntut ganti rugi bagi korban
tindak pidana http://bit.ly/kFjQx7.
47.
Ini penjelasan tentang konsorsium dan bagaimana
menggugatnya http://bit.ly/k3USGY.
48.
Ahli waris terdakwa korupsi yang meninggal bisa
digugat dengan pasal ini http://bit.ly/cTHWhq
| Arsip HOL.
49.
Waris pidana dalam perkara korupsi http://bit.ly/iXYEnO | Arsip
HOL.
50.
Ini syarat dan cara mengurangi waktu menjalani
hukuman http://bit.ly/iMndN9.
51.
Empat golongan ini tidak berhak atas pengurangan
hukuman http://bit.ly/jOL1Lf.
52.
Jangan larang advokat dampingi saksi http://bit.ly/lPvIiI.
53.
Ini alasan mengapa hasil lie detector tak bisa
jadi alat bukti http://bit.ly/mC86tr.
54.
Ini yang bisa dilakukan jika buku tabungan
nasabah masih jadi benda sitaan http://bit.ly/jB3i4H
55.
Prosedur dan kode etik polri dalam pemeriksaan
tersangka & saksi http://bit.ly/mwoppn
56.
Ini status hukum akta perdamaian yang
ditandatangani tidak di depan hakim http://bit.ly/jSpj38
57.
Bule berhasil batalkan SP3 http://bit.ly/jwIoIT
58.
Kelemahan KUHAP berdampak pada lamanya masa
tahanan napi http://bit.ly/mIiUaA
59.
Pelaku penganiayaan ringan bisa dipidana dengan
pasal ini http://bit.ly/kedyBB
60.
Ini hukumnya jika mengembalikan uang yang
sebelumnya digelapkan http://bit.ly/lH5oqd
61.
Dasar hukum tindak pidana perbuatan tidak
menyenangkan dapat kita temui dalam Pasal 335 KUHP
62.
Menggoda istri orang lain secara terus-menerus
dapat dilaporkan kpd polisi sbg perbuatan tidak menyenangkan
63.
Cyberstalking yg bertujuan untuk memaksa
seseorang melakukan sesuatu dpt dilaporkan krn perbuatan tdk menyenangkan
64.
Andi Hamzah membuat catatan kritis terhadap Ps
335 KUHP dalam buku “Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP”
65.
Dalam buku tsb Andi Hamzah menelusuri latar
belakang Ps 335 KUHP di dalam KUHP Belanda (Wetboek van Straftsrecht)
66.
Agar tak lagi disalahgunakan, Andi Hamzah
berharap frasa2 dlm Ps 335 KUHP tsb dihapus dlm rumusan KUHP baru kelak
67.
Teror melalui sms dpt dilaporkan krn perbuatan
tidak menyenangkan
68.
Penyelidikan tidak boleh berlarut-larut http://bit.ly/iSqJXH
69.
Ini alasan mengapa saksi juga perlu didampingi
advokat http://bit.ly/mEw47h
70.
Literatur tentang dissenting opinion http://bit.ly/mlcS48
71.
Bacaan lebih lanjut: Bagaimana Prosedur
Mengajukan Remisi http://bit.ly/jQTfH3
72.
Perma 1/2011 (Judicial Review) - http://bit.ly/k86H6D.
73.
Menentukan Tergugat dan Turut Tergugat http://bit.ly/eZqIlU
74.
Ini kekuatan rekam medis sebagai alat bukti http://bit.ly/ox7Gz4.
75.
Faksimili Sebagai Alat Bukti http://bit.ly/gTsUjW.
76.
Kekuatan Hasil Lie Detector Sebagai Alat Bukti http://bit.ly/mC86tr.
77.
Kekuatan Polis Asuransi Sebagai Alat Bukti http://bit.ly/jSAxHr.
78.
Penyidik harus taat aturan http://bit.ly/o7jMrO
79.
Sidang Komisi Informasi acapkali diabaikan badan
publik http://bit.ly/p8XlOh
80.
LPSK Sambut SEMA Justice Collaborator http://bit.ly/oePuxm
81.
Ini alasan-alasan untuk mengajukan PK atas
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap http://bit.ly/oV3JiA
82.
Tentang Peninjauan Kembali (PK)
83.
Polri terbitkan peraturan pengamanan eksekusi
jaminan fidusia http://bit.ly/plPzh7
84.
Apa sih makna istilah Ius Curia Novit http://bit.ly/pbqQ7G
85.
Pembatasan perkara vs rasa keadilan masyarakat http://bit.ly/pOYDJD
86.
Pengembalian Uang Hasil Korupsi http://bit.ly/jz2CNZ
87.
Menggugat Pengadilan Negeri http://bit.ly/rcwllU
88.
Syarat lain napi dan tahanan dapat remisi http://bit.ly/qaxYhY
89.
Apakah Upaya Hukum PK Dapat Menunda Eksekusi? http://bit.ly/rm2zGx
90.
Ayo berdamai dalam proses pidana http://bit.ly/nTbCAK
91.
MK buat definisi baru tentang saksi dalam KUHAP http://bit.ly/ns8ys0
92.
Saksi alibi tidak bisa dipaksa untuk hadir http://bit.ly/p0kefB
93.
Perubahan Makna ‘Saksi’ dalam KUHAP &
Implikasinya terhadap Sistem Peradilan Pidana http://bit.ly/nPp1or
94.
Yang perlu diketahui jika melaporkan kasus
penggelapan yang dilakukan keluarga sendiri http://bit.ly/rqZU9w
95.
Legal Standing Pihak Ketiga Praperadilan Diakui http://bit.ly/nvLU16
96.
Ini upaya hukum jika korban tindak pidana tidak
puas dengan putusan hakim http://huku.mn/e
97.
Sumpah pocong menurut hukum Indonesia http://huku.mn/13
98.
Syarat suatu gugatan dinyatakan ne bis in idem http://bit.ly/p46nLs
99.
Hukum Acara Perdata: Modal Dasar Praktisi Hukum http://bit.ly/pFJwVO
100. Upaya
hukum bila merasa dirugikan karena dilaporkan ke Polisi http://huku.mn/15
101. SEMA
Whistleblower rentan disalahgunakan hakim http://bit.ly/n33CdZ
102. Prosedur
Peminjaman Barang Bukti Tindak Pidana http://huku.mn/57
103. Baca
juga Faksimili Sebagai Alat Bukti http://huku.mn/5b
104. Bagaimana
Jika Buku Tabungan Nasabah Masih Jadi Benda Sitaan? http://huku.mn/5c
105. Kedudukan
kuitansi sebagai alat bukti http://huku.mn/70
106. Kuitansi
yang tidak bermeterai sebagai alat bukti http://huku.mn/73
107. Cara
menghitung kerugian negara dalam tindak pidana korupsi http://huku.mn/80
108. Pemohon
praperadilan atas sahnya SP3 tuntut hak banding http://bit.ly/pLHeGi
109. Prosedur
izin pemeriksaan kepala daerah bentuk pelaksanaan asas praduga tak bersalah http://bit.ly/o11pLr
110. Syarat
dan akibat hukum pencabutan pengaduan tindak pidana http://huku.mn/97
111. Apakah
Penuntutan Kasus Penggelapan Akan Dihentikan Jika Laporan Dicabut? http://huku.mn/99
112. Pengembalian
Uang Hasil Korupsi http://huku.mn/9a
113. Yang
berhak mendampingi tersangka atau saksi selama proses hukum http://huku.mn/a1
114. Prosedur
pemeriksaan tersangka menurut kode etik Kepolisian http://huku.mn/a2
115. Aturan
bagi advokat yang ingin mewakili dirinya sendiri saat jadi terdakwa http://huku.mn/a3
116. Apakah
Putusan MK Bisa Di-Judicial Review? http://huku.mn/b1
117. Baca
ini untuk tahu siapa yang perlu Anda gugat http://huku.mn/ba
118. Menentukan
Tergugat dan Turut Tergugat http://huku.mn/bc
119. Penerapan
pasal tentang penganiayaan ringan dilihat dari luka dan korbannya http://huku.mn/e6
120. Kenapa
Orang yang Membunuh Karena Membela Diri Tetap Ditahan Polisi? http://huku.mn/e7
Tidak ada komentar:
Posting Komentar