ALTERNATIF PENGATURAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI INDONESIA PASCA RATIFIKASI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ANTI KORUPSI 2003 (KAK 2003) OLEH: LILIK MULYADI

http://www.badilum.info/images/stories/artikel/alternatif_pengaturan_pembalikan_beban_pembuktian_dalam_uu_pemberantasan_tipikor.pdf